Iklan

 


Merasa Dicurangi, Agusrin Lapor ke MK dan Minta Pemungutan Suara Ulang

Selasa, 22 Desember 2020 | 00:36 WIB Last Updated 2020-12-28T06:24:29Z

 



HarianBengkulu.com
- Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Agusrin-Imron mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 lalu. Paslon 03 ini melayangkan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.


Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, pasangan Agusrin-Imron mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilgub Bengkulu 2020. Dimana dari hasil rekapitulasi suara dari KPU, dinyatakan Paslon 01 Helmi-Muslihan (Alm) memperoleh 32,36 persen suara, Paslon 02 Rohidin-Rosjonsyah 41,20 persen suara, dan Paslon 03 Agusrin-Imron Rosyadi memperoleh 26,44 persen suara.


Agusrin selaku pemohon mengatakan, Paslon nomor urut 02 Rohidin-Rosjonsyah merugikan perolehan suara pemohon dengan melakukan eksodus secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Eksodus yang dilakukan Paslon 02 melibatkan oknum KPPS di Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.


Selain itu, pemohon berdalil jika terdapat instruksi untuk merusak surat suara milik pemohon sebanyak 60.000 surat suara oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal. 


Menurut pemohon, apabila tidak terjadi kecurangan tersebut, perolehan suara sebenarnya adalah Paslon 01 Helmi-Muslihan (Alm) memperoleh 33,51 persen suara, Paslon 02 Rohidin-Rosjonsyah memperoleh 32,46 persen suara, dan Paslon 03 Agusrin-Imron memperoleh 34,03 persen suara.


Dalam permohonannya, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu mendiskualifikasi Paslon 02 Rohidin-Rosjonsyah, dan membatalkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu tekait dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Bengkulu 2020.


Kemudian, pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pemohon juga masih dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur hingga maksimal 3 hari kerja sejak penetapan hasil pemilihan oleh KPU.


 


Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Merasa Dicurangi, Agusrin Lapor ke MK dan Minta Pemungutan Suara Ulang

Trending Now

Iklan